TENTANG PENAHANAN SERTA HAK DARI SEORANG TAHANAN

1. APAKAH PENAHANAN ITU ?

Penahanan adalah upaya paksa menempatkan Tersangka/Terdakwa disuatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1).

2. DIMANAKAH PARA TAHANAN DI TEMPATKAN?

Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan (PP No. 27 tahun 1993 pasal 1). Tetapi ada juga tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena berdasarkan SK MENKEH RI No. M. 03.UM.01.06 tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

3. PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENAHAN

a.  Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti

b.  Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c.  Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

4.ALASAN PENAHANAN ( pasal 21 KUHAP )

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal:

-  Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

-  Atau terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

5. BATAS WAKTU PENAHANAN

1. Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (pasal 24 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan --dengan seijin Penuntut Umum--, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai, Tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga putus maka demi hukum, Penyidik (Polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

2. Penahanan atas perintah Penuntut Umum (pasal 25 KUHP)

Batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu 50 hari, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meski perkara belum diputus, tapi demi hukum PenuntutUumum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

3. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Jika batas waktu maksimal (90 hari) telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

4. Penahanan atas surat perintah penahanan hakim Pengadilan Tinggi (pasal 27 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal (90 hari), jika pemeriksaan telah selesai. Jika telah 90 (sembilan puluh) hari perkara belum diputus, maka demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

5. Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (pasal 28 KUHAP)

Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, Terdakwa/Tersangka dapat dikeluarkan. Meski perkara belum diputus, tetapi jika Terdakwa/Tersangka telah menjalani tahanan selama seratus sepuluh (110) hari, maka demi hukum ia harus dikeluarkan.

6. JENIS PENAHANAN ( Pasal 22 KUHAP )

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

b. Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka/Terdakwa, dengan tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 KUHAP ayat 2).

c. Penahanan Kota

Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa. Tersangka/Terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 KUHAP ayat 3)

7. PENGECUALIAN PERPANJANGAN ( pasal 29 KUHAP )

Ketentuan perpanjangan waktu penahanan (30 sampai 60 hari) berlaku bagi setiap Tahanan. Kecuali bila ada alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, misalnya: karena Tersangka/Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat (dengan surat keterangan dokter), atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Untuk kondisi-kondisi tersebut, setiap Tersangka/Terdakwa berhak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan batas waktu penahanan ini melalui Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat penyidikan dan penuntutan). Sedang untuk tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding, pengajuan itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

8. PENGURANGAN MASA TAHANAN ( Pasal 22 ayat 4 dan 5 )

Jika hukum pidana telah dijatuhkan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedang untuk penahanan rumah, pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

9. HAK SEBAGAI TAHANAN

1. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim dari petugas. Surat penahanan berisi identitas anda, alasan penahanan serta uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan atau didakwakan kepada anda serta tempat anda ditahan nantinya (pasal 21 ayat 2 KUHAP),

2. Meminta petugas menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga anda (pasal 21 ayat 3 KUHAP),

3. Ditempatkan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur serta tingkat pemeriksaan (pasal 1 ayat 2 PerMenkeh RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983),

4. Mendapat perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani (pasal 5 PerMenkeh RI)

5. Tidak diberlakukan wajib kerja bagi tahanan dan bila anda ingin bekerja secara sukarela, anda harus mendapatkan ijin dari instansi yang menahan (pasal 15 PerMenkeh RI )

6. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum dan kemudian proses ke pengadilan (pasal 50 ayat 1 dan 2 KUHAP)

7. Dapat secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik (pasal 52 KUHAP)

8. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Anda bebas memilih sendiri penasihat hukum anda (pasal 54 dan 55 KUHAP)

9. Mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma, bila tidak mampu (pasal 56 ayat 2 KUHAP)

10. Bebas menghubungi penasihat hukum (pasal 57 ayat 1 KUHAP)

11. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang lain (pasal 18 ayat 1 PerMenkeh RI)

12. Bebas melakukan surat-menyurat dengan penasehat hukum atau sanak keluarga (pasal 18 ayat 4 PerMenkeh RI)

13. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (pasal 68 KUHAP)

10. BAGAIMANA DENGAN PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI ?

Pada prinsipnya, hak bagi Tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui tidak berbeda dengan Tahanan lainnya. Perbedaannya hanya pada menu makanan. Menu makanan bagi Tahanan perempuan yang hamil dan menyusui, diatur tersendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal (diatur di pasal 7 PerMenkeh RI).

11.PERBEDAAN DITAHAN DAN DIPENJARA

Umumnya orang menganggap, bahwa ditahan sama dengan dipenjara. Padahal tidak demikian. Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tersebut tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah.  Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

MENELISIK KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA

Dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia, posisi Hakim merupakan suatu bagian yang terpenting dalam sebuah persidangan, Hakim merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang. 

Seringkali kita mendengar bahwa profesi Hakim merupakan profesi yang sangat mulia, karena hakim merupakan seseorang yang di berikan amanat oleh undang-undang untuk mengadili seseorang yang dianggap bersalah, artinya bahwa bisa dikatakan Hakim menjalankan tugas dari yang maha kuasa yang ada di dunia untuk mengadili seseorang.

Dalam menjalankan tugas yang mulia ini tentu seorang Hakim harus memiliki landasan serta tidak semena-mena dalam mengadili seseorang. Tugas serta fungsi dari Seorang Hakim telah di atur di dalam UU KEHAKIMAN serta untuk menjaga harkat serta martabat hakim harus mentaati kode etik profesi Hakim. Tak cukup itu pula untuk benar-benar menjaga profesi yang mulia ini tentu harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap profesi hakim ini, pengawasan bisa dilakukan melalui internal serta eksternal dari lembaga peradilan tersebut.

Kemudian terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya setiap putusan-putusan yang di hasilkan harus berdasarkan bukti-bukti serta dari keyakinan hakim itu sendiri yang menanggap bahwa seseorang tersebut benar-benar bersalah.

Menelisik tentang keyakinan hakim merupakan suatu ruang lingkup yang rancu untuk di bahas secara mendalam, karena keyakinan hakim merupakan hak individual dari seorang hakim arti nya di sinilah terdapat ruang abu-abu.

Untuk mengadili serta memutus suatu perkara tentu harus memiliki sistem pembuktian serta bangunan pembuktian yang lakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku, karena proses persidangan merupakan suatu kegiatan untuk menemukan kebenaran yang materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya dalam mengungkap suatu kasus.

Dalam KUHAP sistem pembuktian telah dijelaskan ada 4 :

1.       POSITIEF WETTELIJK STELSEL : sistem pembuktian ini melulu berdasarkan undang-undang,artinya sistem ini hanya menitikberatkan pada peraturan-peraturan baku saja.

2.       CONVICTION IN TIME : dalam hal sistem pembuktian ini yang menjadi fokus adalah pembuktian yang dilakukan hanya berdasarkan keyakinan Hakim saja.

3.       CONVICTION RAISONEE : Disini sistem pembuktian sudah mulai rasional, karena dalam sistem pembuktian ini yang digunakan adalah dengan keyakinan Hakim dengan memberi penjelasan mengapa ia yakin.

4.       NEGATIEF WETTELIJK STELSEL: dari semua sistem pembuktian yang ada, sistem ini lah yang dianggap paling sempurna serta digunakan dalam memutus perkara, karena sistem pembuktian ini berdasarkan minimal alat bukti serta di tambah dengan keyakinan hakim.

Selain dari sistem pembuktian yang di gunakan dalam memutus perkara, harus juga di dasarkan kepada bangunan hukum pembuktian. Dalam KUHAP bangunan hukum pembuktian telah dijelasakan dalam pasal 184 KUHAP.

Bangunan hukum pembuktian :

1.       BEWIJS MIDDELS

- Keterangan saksi

- Keterangan Ahli

- Surat

- Petunjuk

- Keterangan Terdakwa

2.       BEWIJS VOERING

Setiap “alat bukti” dinilai sesuai dengan fakta-fakta yg ada guna menemukan adanya persesuaian yg mengarah kpd kebenaran materil.

3.       BEWIJS KRACHT

Hasil analisa bukti diuji terhadap nilai kekuatan bukti dari setiap alat bukti untuk memperoleh keyakinan HAKIM tentang kebenaran dari suatu peristiwa (tindak pidana) yang diperiksa.

4.       BEWIJS GRODEN

Bahwa didalam upaya menemukan kebenaran materil perlu diuji sejauh mana hasil-hasil “pemeriksaan” itu memiliki dasar hukum pembuktian guna tercapainya minimum bukti serta keyakinan hakim.

Dari penjelasan sederhana di ataslah dapat di simpulkan bahwa dalam suatu proses persidangan untuk memutus suatu perkara harus memiliki landasan-landasan yang harus di ikuti dalam menemukan kebenaran materil ( kebenaran yang hakiki ), itu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengadili suatu perkara. 

Keyakinan hakim yang di jadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan harus lah berdasarkan fakta-fakta secara rasional dan berkaitan dengan bukti-bukti yang ada, sehingga kesimpulan dalam keyakinan hakim tersebut menjadi satu-kesatuan yang utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.